
Abul Gheit telah menyerukan kepada pihak internasional untuk memberikan bantuan kepada perekonomian Mesir, yang telah sangat terpengaruh oleh krisis politik yang telah mengguncang negeri ini," kata kementeriannya dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu disampaikan setelah gelombang pemogokan yang mengancam akan melumpuhkan negara tersebut setelah jatuhnya Mubarak, mendorong pemimpin militer untuk mendesak aksi protes dan pembangkangan sipil.
Abul Gheit juga menekankan, Mesir tetap dekat dengan Palestina dan terus mendukung hak-hak rakyat Palestina, termasuk mengupayakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membekukan permukiman Israel.
Mahkamah Agung Angkatan Bersenjata menenangkan kekhawatiran Israel dan Washington ketika mengatakan pada Sabtu bahwa mereka akan mematuhi semua kesepakatan internasional Mesir, termasuk kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1979.
Pernyataan Abul Gheit muncul setelah dia berbicara dengan rekan-rekannya dari AS, Inggris, dan Arab Saudi, serta Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Dewan militer telah menetapkan jadwal waktu enam bulan untuk pemilu demokratis dan bersumpah untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil sesuai dengan tuntutan dari pemrotes yang mengusir Mubarak dari kekuasaan setelah memerintah selama 30 tahun.
{ 0 comments... read them below or add one }
Posting Komentar